Desa Gondang

Gondang - Dalam rangka membangun komitmen untuk pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai lembaga, Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara bekerja sama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Pelayanan Untuk Kesejahteraan) menggelar Lokakarya Peluang Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Selasa (30/7) di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan 2 hari pada tanggal 30 – 31 Juli 2019 ini dihadiri Sekda Lombok Utara, Sekdis Dukcapil, Operator Dapodik Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Puskesmas, DP2KB PMD, Bappeda, Humas Lombok Utara, Dinas Sosial, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), TKSK, Operator Emis, Pengolah Data RSUD, dan Operator SID seluruh desa se-KLU.

PLTh. Dukcapil Lombok Utara Tresnahadi, S. Pt memaparkan tujuan diadakannya lokakarya ini untuk menimbulkan komitmen bersama akan pentingnya kerjasama dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Beliau menjelaskan sementara ini baru 6 OPD yang telah melakukan kerjasama dengan pihak Dukcapil Lombok Utara dalam hal pemanfaatan datapenduduk. Oleh karenanya beliau berharap kedepannya lebih banyak lagi OPD yang bekerjasama.

“Menyusun perencanaan suatu program ataupun menganggarkan suatu program tentunya harus dilandasi dengan data yang akurat dan valid. Oleh karena pentingnya data tersebut kami berharap kepada OPD ataupun lembaga yang ada untuk kita bersama-sama bekerjasama dalam rangka untuk memantapkan data khususnya data yang ada di Dukcapil,” jelasnya.

Selanjutnya beliau menambahkan jika pihaknya selalu rutin melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data ini terlebih pada saat ini di Kabupaten Lombok Utara sangat membutuhkan data yang akurat dan update dalam pelaksanaan rehab rekon.

“Evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini tetap kami laksanakan, karena kami selaku instansi pelaksana harus melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi itu kami lakukan secara insidentil dan secara berkala setiap 6 bulan sekali terhadap lembaga pengguna yang yang bekerjasama,” terangnya.

Koordinator Kompak Lombok Utara, Susiana Dewi, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa pada tahun depan nanti untuk pertama kalinya di Indonesia akan dilaksanakan sensus penduduk menggunakan data kependudukan yang berasal dari Dukcapil. Data tersebut sebagai kolaborasi dasar dalam memastikan definisi atau variabel-variabel yang nantinya akan di verivali di tingkat kepala keluarga.

“Ditahun 2020 nanti kami pihak Kompak akan mengadakan sensus penduduk yang ke 7 dan pertama kali menggunakan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Meskipun dalam konteks persiapan, hal ini tentu akan menjadi sejarah betapa pentingnya data valid yang ada di Dukcapil sehingga menjadi acuan dalam kegiatan sensus penduduk tersebut,” jelasnya.

Susiana Dewi juga mengapresiasi kerjasama yang telah dilaksanakan Dukcapil Lombok Utara bersama KKN Tematik dari Universitas Mataram dalam rangka memvalidkan data kependudukan yang ada di desa. Data penduduk yang telah diverivali oleh mahasiswa Unram tersebut difeedback kembali ke Dukcapil sehingga menjadi data yang valid dan siap pakai untuk pelayanan publik.

“PR dari operator desa, kecamatan, Dikpora, kesehatan dan dinas lain yang menggunakan data penduduk ini memastikan validasinya, sehingga saat digunakan untuk pelayanan program-program sosial maupun pelayanan publik bisa tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH sebelum membuka acara ini mengingatkan peserta dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar selalu dibarengi dengan ketaatan, terutama ketaatan kepada keyakinan agama masing-masing. Beliau berpesan agar apa yang menjadi tugas dan fungsi dalam pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan ikhlas sehingga bisa menjadi amal jariyah di sisi Tuhan.

“Pertemuan kita ini mari kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai pelayan masyarakat sehingga semuanya akan tercatat sebagai amal ibadah kita,” pesan beliau.

Beliau menegaskan bahwa dalam melaksanakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat harus mempunyai perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik itu harus didasari dan didukung oleh data yang benar dan valid. Tanpa data yang valid dipastikan akan terjadi pemborosan anggaran karena tidak tepat sasaran. Di beberapa OPD sering terjadi dua sumber data acuan yang berbeda sehingga dapat mengurangi keefektifan program atau kebijakan pemerintah.

“Jika data sudah benar, maka data ini akan menjadi rujukan semua perencanaan pembangunan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengupdate data sehingga pelayanan kepada masyarakat akan tercapai dan tidak akan terjadi tumpang tindih anggaran,” harapnya.