Desa Gondang

Gondang – Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin baik terutama penanganan kegawatdaruratan pra Rumah Sakit yang terstandar dan terpadu di Lombok Utara melalui pengoperasionalkan Public Safety Center (PSC) 119, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lombok Utara mengenalkan program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). SPGDT merupakan sistem penanggulangan gawat darurat dan bencana yang meliputi pelayanan kesehatan pra rumah sakit, di rumah sakit, dan antar rumah sakit.

Acara yang dilaksanakan di Lesehan Sasak Narmada, desa Jenggala Kecamatan Tanjung,Senin (18/11/2019) dihadiri sejumlah OPD terkait seperti Dinas Sosial, BPBD, TNI, Polri, Kepala Puskesmas, Camat, dan perwakilan sopir Ambulans Desa.

Dalam pengantar pembukaannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr. H. Lalu Bahrudin menerangkan SPGDT ini merupakan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesehatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat.

“Semua unsur masyarakat dan pemerintah akan dilibatkan dalam program SPGDT ini. Oleh karenanya kami sengaja mengundang semua OPD terkait agar dapat menjalin kerjasama yang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat baik itu yang gawat darurat maupun yang tidak gawat darurat,” kata Kepala Dinas.

Beliau menjelaskan betapa SPGDT sangat penting karena kegawatdaruratan medis bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja. Di Lombok Utara pasien gawat darurat cenderung meningkat baik yang terjadi sehari-hari maupun ketika terjadi bencana. Oleh karenanya pihaknya akan mengusahakan pada tahun 2020 nanti program ini akan mulai berjalan dan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara.

“Kita akan data semua personil yang akan masuk dalam tim SPGDT ini sekaligus penyusunan SOPnya nanti, mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga kita bisa upayakan program ini akan segera dilaksankaan pada tahun 2020 nanti,” harapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dr. Abdul Kadir mengatakan manakala kegawatdaruratan tidak segera diberikan pelayanan maka akan mengakibatkan kecacatan bahkan kematian. Menurutnya, pelayanan kesehatan pada fase pra Rumah Sakit harus terkoordinasi dengan baik.

“Penting sekali pelayanan kesehatan awal yang diberikan saat kedaan gawat darurat terjadi. Jika pelayanan pada pra Rumah Sakit tidak baik maka akan berdampak fatal setelah sampai di Rumah Sakit,” jelas Abdul Kadir.

Untuk rencana tindak lanjutnya beliau mengharapkan agar setiap Puskesmas mendata nomor kontak para petugas Ambulans (ambulans desa) karena sangat berperan nantinya saat keadaan darurat. Pihak Kecamatan juga diminta agar mengadvokasi operasional ambulans desa beserta kelengkapannya kepada pihak desa agar dimasukkan dalam penganggaran di masing-masing desa. Untuk pihak terkait seperti BPBD, Sosial, TNI, Polri maupun Pol PP nantinya agar melaksanakan komunikasi dan kerjasama yang baik dalam pengiriman informasi situasi gawat darurat ke tim SPGDT.