Desa Gondang

Gondang - Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto,SP., membuka secara langsung Workshop Pengembangan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) Untuk Pemutakhiran Data BDT (Basis Data Terpadu) Dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang diadakan di Aula Bupati Lombok Utara, Kamis (25/07).

Workshop ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 Juli 2018, dengan peserta sebanyak 41 orang yang terdiri dari unsur SKPD terkait, PSM, Pendamping SID, Kecamatan, Sekdes, Samanta, Koslata, Bappeda dan Forum Komunikasi Sekdes se KLU. Adapun yang menjadi narasumber workshop ini berasal dari Combine Resource Institution (CRI) Yogyakarta dan dari Bappeda Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta.

Workshop ini dipandu langsung oleh Sekretaris Bappeda KLU, Yuni Kurniati. Beliau berharap kegiatan ini dapat mewujudkan satu pemahaman secara substansial untuk mendukung pemanfaatan SID demi mencapai target-target prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Utara.  Dan salah satu prioritas terbesar pembangunan di Kabupaten Lombok Utara adalah masalah kemiskinan.

“Jika kita dapat memutkahirkan data BDT yang ada di Dinas Sosial dengan cara mengintegrasikan ke dalam aplikasi SID, maka kita akan mendapatkan data yang kuat/valid, dengan begitu program pemerintah KLU dalam rangka menurunkan angka kemiskinan akan lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Yuni Kurniati.

Beliau melanjutkan bahwa model tersebut terbukti dapat dijalankan oleh Pemerintah kabupaten Gunung Kidul untuk memutakhirkan data BDT melalui integrasi SID dengan SIKAB (Sistem Informasi Kabupaten) dan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation).

“Kami berharap mudahan nantinya kita dapat mengadopsi atau mereplikasi model pemutakhiran data BDT yang telah berhasil dilaksanakan oleh teman-teman dari Kabupaten Gunung Kidul ini,” harap Sekban Bappeda ini.

Sementara itu Kepala Bappeda, Heryanto, SP. dalam sambutannya menekankan pentingnya data yang update dan valid  dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara. Tanpa data yang kuat dipastikan pembangunan tidak akan tepat sasaran dan akan terjadi pemborosan anggaran.

“Kami selalu ingatkan setiap SKPD dalam menyusun sebuah perencanaan seperti pengentasan kemiskinan agar menggunakan data yang valid dan update. Artinya data terkait penduduk miskin bisa dipantau secara realtime, sehingga tidak ada lagi salah sasaran dalam memberikan program bantuan kemiskinan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan selama ini tidak jarang ada satu keluarga di suatu desa tak tersentuh sama sekali program kemiskinan padahal masuk dalam kategori miskin. Sementara ada keluarga yang tetap mendapatkan bantuan padahal bukan kategori miskin.

Oleh karenanya beliau berharap kepada stakeholder terkait seperti Dinas Sosial bisa bersinergi dengan DP2KB PMD yang membawahi pemerintah desa dalam hal update data. Karena yang paling mengetahui keadaan penduduk di desa adalah pemerintah desa itu sendiri.

“Kami dari Bappeda sangat berharap kita bisa saling menguatkan, berkomitmen yang sama untuk mengupdate data ini agar peruntukannya tepat sasaran, sehingga kedepannya penurunan kemiskinan di Lombok Utara ini dapat kita tingkatkan lagi,” harap Heryanto.